Dua Kecamatan di Kukar Jadi Pilot Project Program Nasional P2KP-catatan lokakarya p2kp kutai kartanegara

TENGGARONG – Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) yang merupakan program nasional dengan sasaran penanganan pemukiman kumuh berbasis pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota di Indonesia. Termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan dan langkah penanganan tersebut, Pemkab Kukar menggelar Lokakarya Sosialisasi P2KP Tingkat Kabupaten. Sebagai contoh awal P2KP akan diterapkan secara marathon di 22 Kelurahan dan Desa pada 2 (Dua) kecamatan yakni di Tenggarong dan Loa Janan. Kegiatan tersebut di Buka Asisten II Setkab Kukar Bahteramsyah dihadiri Kepala Bappeda Kukar Totok Heru Subroto, diikuti 100 orang peserta berasal dari kepala dinas/instansi terkait, Anggota DPRD Kukar, Satker PIP, Camat, PJOK, Lurah/Kepala Desa Loa Janan dan Tenggarong, KBP, FKA BKM, Koordinator BKM, tokoh masyarakat, LSM, Akademisi, Perbankan, Lembaga Sosial, CSR, dan Konsultan P2KP (OSP, Korkot, Askot, Tim Fasilitator).

Dengan menghadirkan narasumber dari PPK Pusat melalui Satker PKP2B Provinsi Kaltim dan OSP 6 Kaltim, berlangsung di Kantor Bappeda Tenggarong, (12/8/2015) lalu. Dikatakan Asisten II Setkab Kukar Bahteramsyah menyambut baik program tersebut bahkan dia mengingatkan program dengan metodologi dan pendekatan yang ideal ini sebetulnya sudah terinternalisasi baik di tingkat masyarakat maupun di kabupaten. Pemkab Kukar sangat mendukung, bahkan program P2KP) sejak tahun 2006 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 sudah berjalan. “Pada tahun ini pemerintah berkomitmen tetap mendukung serta melanjutkan semangat pemberdayaan melalui program lanjutan P2KP. Dengan target capaian 100 akses air minum, menguarangi hingga 0 persen kawasan kumuh dan 100 akses sanitasi layak. Kita dukung dan dijaga bersama-sama sehingga dapat berkelanjutan yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat,” katanya. Sementara itu Kepala Bappeda Totok Heru Subroto menyebutkan pemerintah daerah mendukung program-program keciptakaryaan dari Kementerian PU-PR, termasuk dari sisi pendanaannya. “Ini dibuktikan dengan pendanaan dalam lokakarya

Sosialisasi Kumuh P2KP yang dilaksanakan secara mandiri,” ujarnya. Diketahui dalam lokakarya itu peserta mendapat penjelasan dari narasumber tentang kebijakan dan pelaksanaan program P2KP dalam capaian 100-0-100. Materi yang disampaikan, adalah Kebijakan Nasional Pelaksanaan Program Nasional Penanganan Kumuh, Gambaran Umum dan Konsep P2KP 2015-2019. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kemudian Isu-isu Kota yang lebih fokus dalam konteks persoalan penanganan kumuh 100-0-100. Capaian Program P2KP – PNPM MP – P2KP Kukar. Peserta juga disuguhkan tontonan Film Tutorial Perencanaan Partisipatif. Dilanjutkan dengan Diskusi Perencanaan Partisipatif dan Peso. Penyiapan Baseline 100-0-100 guna mencapai target yang diperlukan, dan Komitmen dan Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut. Perencanaan partisipatif yang baik bak batu akik Dalam diskusi kelompok ternyata banyak yang menarik terkait materi perencanaan partisipatif. Kegiatan diskusi dibagi menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok diminta untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok 4 dari 6 kelompok yang ada diwakili Lurah Kelurahan Melayu Rustam. Dia menjelaskan tentang perencananaan partisipatif, mengibaratkan dengan proses batu akik. “Batu akik ini awalnya bongkahan di dalam tanah, kemudian dipoles akan menjadi indah dan mahal apabila sudah dipasang di jari tangan,” katanya. Begitu pula masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, akan menjadi lebih cerdas dan mumpuni apabila kapasitasnya diolah dan terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan program sehingga dapat menunjang pembangunan.

Dikatakan Rusmina Sari Dadik (Askot Mandiri) Kukar mengungkapkan bahwa dari diskusi itu memunculkan beberapa ide usulan agar peranan masyarakat yang diwakili KSM lebih besar lagi dalam pelaksanaan fisik nantinya. Termasuk upah tukang harus menjadi perhatian, selain pelaksanaan yang dilaksanakan secara gotong royong atau kerja bakti dalam pemanfaatan bantuan nantinya. Proses penyadaran kepada masyarakat menjadi hal bagian yang dianggap perlu dalam meyukseskan pelaksanaan program ini. Persoalan kumuh erat kaitannya dengan kemiskinan dan pola perilaku hidup masyarakat sehari-hari, sehingga proses sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang dianggap perlu. Menurut dia, dari target capaian 100-0-100 yang ingin dicapai juga muncul tentang bagaimana meningkatkan peran utama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan 7 indikator kumuh yang harus diperhatikan di antaranya adalah (1) kondisi bangunan, (2) kondisi jalan lingkungan, (3) kondisi drainase lingkungan, (4) kondisi penyediaan air minum, (5) kondisi pengelolaan limbah, (6) kondisi pengelolaan sampah, dan (7) kondisi pengamanan kebakaran. “Persoalan kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga swasta/non pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara semuanya, akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah memfasilitasi dan memberikan dana, swasta dan masyarakat membantu dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya,”. Jelasnya. (Irwan) 

Sumber:

http://www.kabarberitanews.com/2015/08/dua-kecamatan-di-kukar-pilot-project-program-nasional-p2kp/